Politik

76 Persen Masyarakat Puas Atas Kinerja Jokowi

BANDARJITU.NEWS – 76 Persen Masyarakat Puas Atas Kinerja Jokowi.  Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru terkait tingkat kepuasan publik atau approval rating atas kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasilnya, sebanyak 76,2 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Jokowi, meski belakangan banyak diterpa isu negatif.

Mayoritas masyarakat merasa puas atas kinerja Joko Widodo sebagai Presiden. Angkanya mencapai 76,2 persen,” tutur Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida dalam paparan hasil survei secara virtual, Sabtu (9/12/2023).

Rizka merinci, kelompok masyarakat yang menyatakan sangat puas dengan kinerja Jokowi ada sebanyak 12,9 persen, menyatakan cukup puas 63,3 persen, dan kurang atau tidak puas sebesar 21,9 persen.

“Setelah ditelusuri, alasan utama yang membuat masyarakat puas dengan kinerja Jokowi adalah suka memberi bantuan kepada rakyat kecil. Angkanya mencapai 33,6 persen,” jelas dia.

Selain itu, Indikator Politik Indonesia juga melihat faktor lain yang membuat tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi sebagai presiden. Seperti di antaranya terkait pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, dan lainnya.

“Angkanya mencapai 25,1 persen. Ada juga 8,9 persen yang menilai Jokowi orangnya merakyat. Dekat dengan rakyat. Ada juga yang menilai kinerjanya sudah bagus, mencapai 8,8 persen,” Rizka menandaskan.

Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 23 November sampai dengan 1 Desember 2023 dengan penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Ada sebanyak 1.200 responden dengan oversample di 15 provinsi mencapai 5.380 responden. Adapun margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

IKN Jadi Mimpi Presiden Terdahulu yang Diwujudkan Jokowi

Eks Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019, Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) adalah mimpi presiden Indonesia terdahulu yang kini diwujudkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia bercerita, dahulu Presiden Soekarno yang ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Kemudian Presiden Soeharto berencana memindahkan pusat pemerintahan ke Jonggol.

Baca Juga  Anwar Usman Tepis Anggapan ‘Menjual’ Nama Agama Demi Kepentingannya

“Ternyata kedua ide tersebut tidak pernah terealisasi meski ada rumor dan pergerakan seperti spekulasi tanah dan seterusnya. Ketika saya menjadi menteri Bappenas di 2017, saya juga baru tahu ide memindahkan ibu kota sudah disampaikan oleh Pak Jokowi ke pendahulu saja, Pak Andrinof,” ungkap Bambang dalam diskusi bertajuk, ‘IKN, Jembatan Masa Kini dan Depan’ yang berlangsung di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, seperti dikutip Jumat (8/12/2023).

Bambang melanjutkan, Bappenas lalu melakukan riset di Kalimantan dengan mempertimbangkan tiga provinsi: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebelum akhirnya dipilih Kalimantan Tengah sebagai IKN baru.

“Membandingkan tiga provinsi tersebut dan akhirnya terpilih adalah lokasi yang dipilih sekarang di Penajam dan diperluas menjadi sebagian Kutai,” jelas dia.

Bambang mengungkap, Kalimantan dipilih Jokowi berdasarkan riset Bappenas dari pertimbangan risiko bencana alam di mana Kalimantan paling kecil. Terutama berkaitan gempa, tsunami, dan erupsi volkanik. Kedua karena posisi Kalimantan yang sudah menjadi lokasi IKN ada di Indonesia tengah.

“Kita ingin buat NKRI lebih intact, lebih compact dan ibu kota ada di tengah dan bisa menjadi pusat pertumbuhan yang baru di luar Jawa,” tegas Bambang.

Mengurangi Disparitas

Bamban yakin, IKN bisa mengurangi disparitas antara pulau Jawa dan luar Jawa. Berdasarkan data yang dimilikinya, sebesar 80% perekonomian Indonesia Jawa, Sumatra dan Bali. Sisanya seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan lainnya hanya menyumbang 20% perekonomian negara.

“Tugas kita adalah bagaimana IKN dapat membantu yang perekonomian 20% itu naik. Dalam skenario 2045 kita, kalau sekarang Indonesia barat dan timur 80-20, target di 2045 75-25. Mungkin kelihatan masih timpang, tapi kita berusaha mengurangi ketimpangan. IKN bisa menjadi salah satu pendorong upaya porsi ekonomi Indonesia timur naik dari 20% ke 25% di 2045,” Bambang menutup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *